oleh

Kurang Gizi di Lumbung Ikan

Raut wajah Bupati Halmahera Selatan,Bahrain Kasuba mendadak berubah setelah membaca laporan tahunan kesehatan yang dirilis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ia tak menyangka daerah yang ia pimpin dan dikenal sebagai lumbung ikan masuk dalam kelompok daerah yang memiliki kasus stunting tertinggi di Indonesia.

“Ini benar-benar masalah serius, saya akan memberikan perhatian lebih terhadap persoalan ini,”kata Bahrain tiga pekan lalu.

Stunting merupakan kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan kurang yang tidak dibandingkan dengan umur. Biasanya balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan karena kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi saat bayi.

Di Provinsi Maluku Utara, masalah stunting pada bayi dibawah lima tahun (balita) menjadi masalah serius lantaran telah mencapai 17 persen. Meski secara angka rendah atau dibawah catatan World Health Organization (WHO), namun berdasarkan skala perbandingan jumlah penduduk, stunting di Maluku Utara tergolong tinggi.

Kabupaten Halmahera Selatan menjadi salah satu daerah yang memiliki kasus stunting paling tinggi di Maluku Utara. Ada 20 desa di empat kecamatan yang ditemukan kasus stunting. Bahkan pemantauan status gizi (PSG) 2017 menemukan sedikitnya 28 persen anak-anak di Halmahera Selatan mengalami stunting dan jumlah itu meningkat ditahun 2018.

Hasil riset kesehatan dasar 2018 menunjukan anak-anak Halmahera Selatan yang mengalami kurang berat badan (Underweight) sebesar 22,2 persen, stunting 28,4 persen, balita kurus (Wasting) 11,9 persen  dan gemuk 5,7 persen. Pada anak usia 0-60 bulan terjadi kenaikan.  Bahkan Selama tiga tahun terakhir anak pendek memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya.

Bahrain Kasuba, Bupati Halmahera Selatan mengatakan, dari hasil kajian Dinas Kesehatan, persoalan stunting di Halmahera Selatan ternyata banyak berkaitan dengan faktor karakteristik dari anak maupun ibu dan persoalan kemiskinan. Kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah memicu angka stunting menjadi tinggi.

Karenanya itu, dalam lima tahun ini Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan akan melakukan upaya penurunan angka stunting secara massif dengan caranya melakukan penguatan regulasi percepatan penurunan angka stunting dan membentuk tim penanggulangan stunting di tingkat kabupaten.

Tim ini terdiri dari pimpinan satuan kerja perangkat daerah seperti Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Perencanaan daerah, Kepala Puskesmas, Camat dan Kepala Desa dan bertugas menurunkan kasus stunting di Halmahera Selatan.

“Saya ingin masyarakat Halmahera Selatan sejahtera dan terhindar dari stunting. Makanya saya sudah instruksikan semua pimpinan SKPD untuk ikut perpartisipasi dan segara mengatasi persoalan ini secara serius,”ujar Bahrain.

Ahmad Radjak, Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Selatan mengatakan, kasus stunting di Halmahera Selatan sebenarnya masih tergolong kecil. Namun karena secara jumlah kasus stunting berada di urutan ketiga nasional maka Halmahera Selatan menjadi daerah menjadi perhatian.

“Itulah mengapa secara nasional daerah ini ditetapkan sebagai locus stunting penanggulangan di Maluku Utara. Ada 20 desa yang nantinya dimonitoring lantaran anak-anaknya mengalami kekurangan gizi,”kata Ahmad Rajak.

Menurut Ahmad, ada beberapa langkah strategis yang akan dilakukan untuk menangulangi kasus stunting di Halmahera Selatan seperti upaya perbaikan gizi masyarakat dengan peningkatan mutu gizi melalui perbaikan pola konsumsi makanan, peningkatan akses pelayanan gizi di puskesmas dan membuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

“Mandiri dalam hal ketahanan pangan untuk pemenuhan gizi menjadi kunci pencegahan stunting. Inilah yang sedang kami lakukan selain mengoptimalkan layanan kesehatan di Puskesmas dan Posyandu,”ujar Ahmad.

“Kami akan memberikan bantuan asupan gizi dan zat besi pada ibu hamil di posyandu dan puskesmas secara gratis. Ada juga bantuan makanan sehat untuk anak-anak,”lanjutnya sembari menunjukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi, yang memerintahkan Pemerintah Daerah untuk ikut serta dalam menerapkan gizi seimbang setiap keluarga.

Ririn Handayani, salah satu dokter di Maluku Utara menuturkan dampak dari stunting atau kekurangan gizi pada anak biasanya akan membuat daya imunitas dan otak serta mental anak menjadi lemah. Secara medis anak stunting biasanya memiliki imunitas dan daya kerja otak yang rendah.

“Otak anak yang tidak tercukupi asupan nutrisi akan berdampak pada mental anak. Anak stunting biasanya tidak produktif dan cenderung lambat bertumbuh dan berfikir,”kata Ririn

Kemiskinan Menjadi Penyebab

Fauzi Ibrahim, Direktur Yayasan Anak Nusantara mengatakan, ada tiga faktor yang mendasari terjadinya stunting pada satu daerah yaitu pelayanan kesehatan yang tidak memadai, lingkungan tidak sehat, dan asupan gizi yang kurang akibat kemiskinan.

Dari faktor tersebut kemiskinan menjadi penyebab paling dominan mengapa anak mengalami kekurangan gizi. Ketahanan pangan rumah tangga yang tergantung pada akses ekonomi menbuat keluarga miskin tak lagi mampu memberikan asupan gizi.

“Mungkin ada banyak makanan di pasar, tapi karena miskin, jadi mereka tidak bisa membeli makanan itu. Inilah menjadi akar persoalan stunting disatu daerah termasuk di Maluku Utara,”kata Fauzi saat berdiskusi dengan databerita.id beberapa waktu lalu.

Secara social, stunting mulanya terjadi dari pra konsepsi ketika remaja menjadi ibu dan mengalami kurang gizi. Kondisi itu akan makin parah saat hamil tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Karenanya itu, ungkap Faizal, pencegahan stunting haruslah dilakukan dengan melakukan intervensi pada semua tahapan siklus kehidupan mulai dari pemberian asupan gizi yang  cukup saat hamil hingga pemberian air susu ibu (ASI) secara eklusif untuk bayi.

“Tapi ketahanan pangan pada keluarga sebagai pemenuhan kebutuhan gizi tetaplah menjadi kunci mengatasi stunting,”ujar Fauzi.

Data Badan Pusat Staistik mencatat, hingga 2017 di Halmahera Selatan setidaknya masih tercatat 50 ribu jiwa penduduk tergolong miskin. Meski terbilang sedikit, namun angka kemiskinan di Halmahera Selatan masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Artinya penduduk miskin di Halmahera Selatan berdasarkan data Dinas Sosial Halmahera Selatan mencapai 50.689 orang dari jumlah 247.375 jiwa.

Namun belakangan tingginya angka kemiskinan di Halmahera Selatan hingga berdampak pada masalah kekurangan gizi pada anak dinilai banyak kalangan sebagai bentuk ketidakmampuan pemerintah daerah mengelolah sumber daya alam.

Halmahera Selatan merupakan daerah di Maluku Utara yang kaya  akan sumber pangan. Ketersedian pangan seperti jagung, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, kacang hijau di Kabupaten Halmahera Selatan yang mencapai lebih dari 200 ton per tahun, dan produksi Ikan mencapai 4 ribu ton per bulan dinilai dapat mencukupi kebutuhan pangan dan gizi untuk masyarakat Halmahera Selatan.

Aziz Marsaoly, staf pengajar Universitas Muhammadiyah Maluku Utara mengatakan, seharusnya dengan banyaknya sumber pangan, persoalan stunting tidak terjadi di Halmahera Selatan. Daerah kaya pangan biasanya akan berkontribusi menyokong daerah lain yang mengalami kekurangan pangan.

“Saya heran mengapa Halmahera Selatan yang dikenal sebagai lumbung ikan bisa ditemukan kasus stunting. Ini harus menjadi Pemerintah Daerah, minimal mengantisipasi dampaknya,”kata Aziz.

Dampak kasus stunting dapat memberikan stigma negatif tentang ketidakmampuan daerah dalam mengelola sumber daya. Bagi daerah bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan angka kemiskinan dan kesakitan, ketimpangan sosial, menurunkan daya saing manusia.

“Jadi sudah sepantasnya jika Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan harus menjadikan stunting sebagai skala prioritas pembangunan Kesehatan,” ujar Aziz.

Penulis : Budi Nurgianto

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed