oleh

Musibah Pembangkit Listrik Batubara

Imran Senuk, Ketua RT 05, Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauaan terlihat tak bisa menyembuyikan rasa marahnya saat melihat teras rumahnya yang baru saja dibersihkan 10 menit lalu sudah kembali kotor dengan debu hasil residu pembakaran batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ia tak menyangka dampak pembakaran batu bara itu benar-benar membuatnya kelelahan membersihkan teras rumahnya setiap hari.

“Saya tara (tidak) bisa buka pintu rumah, kalau buka 10 menit saja dalam rumah pasti so (sudah) penuh dengan abu batu bara,”kata Imran Senuk saat ditemui databerita.id, awal Maret 2019 lalu.

Imran merupakan satu dari ratusan warga RT 05 Kelurahan Rum Balibunga, Kota Tidore Kepulauan yang kediamannya berdekatan langsung dengan lokasi pembakaran batubara. Jaraknya hanya 124 kaki dan dibatasi tembok setinggi 4 meter. Setiap hari rumah Imran selalu kotor dengan debu hasil pembakaran batu bara pembangkit listrik milik PLTU Rum.  

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rum Tidore merupakan salah satu unit pembangkit listrik milik perusahaan listrik negara (PLN) yang dibangun oleh konsorsium Shandong Machinery Group Corporation dan PT Rekadaya Elektrika. Total investasi proyek ini mencapai Rp 283 milliar dan mulai beroperasi pada 2016. Pembangkit listrik ini berkapasitas 2×7 megawatt melayani kebutuhan listrik khususnya Pulau Ternate dan Tidore.

Di Kelurahaan Rum Balibunga sendiri, sedikitnya ada puluhan kepala keluarga yang setiap harinya dilaporkan terkena dampak debu hasil pembakaran batu bara milik PLTU Rum. Laporan ketua RW 02 Kelurahan Rum Balibunga, hingga 2019 sudah 398 kepala keluarga mengeluh debu hasil pembakaran batu bara miliki PLTU Rum.

Menurut Kahar Usman, Ketua RW 02 Kelurahan Rum Balibunga, keluhan warga dua rukun tangga terkait dampak debu hasil pembakaran batu bara milik PLTU Rum rata-rata adalah keluahan soal gangguan kesehataan. Mayoritas warga yang melapor mengalami gangguan kesehatan pada saluran pernapasan seperti batuk dan ISPA.

“Ada beberapa warga datang lapor, mereka mengeluh sering sakit, batuk-batuk dan sesak napas.  Bahkan debu batu bara dilaporkan sudah masuk sampai hingga diatas meja makan, piring, gelas, kasur, dan lantai rumah,”kata Kahar kepada databerita awal bulan Maret lalu.

Kahar bercerita 11 tahun lalu, nyaris tidak ada warga kelurahan Rum Balibunga mengeluh soal gangguan kesehatan dan lingkungan. Kondisi udara kala itu masih segar hingga warga jarang mengalami gangguan kesehatan pada saluran pernapasan. Namun, tiga tahun terakhir terutama memasuki 2016 hingga 2018 keluhan warga soal gangguan kesehatan mulai ada. Bahkan setiap tahun jumlahnya semakin banyak.

“Saya khawatir tahun 2019 ini lebih parah. Apalagi sudah ada  beberapa warga yang datang lapor sering sakit, batuk-batuk”ujar Kahar.

Kehadiran pembangikit listrik batu bara di Kelurahan Rum Balibunga sebelumnya pernah ditolak Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Senen. Saat menerima perwakilan warga Rum Balibunga di Aula Kantor Walikota Tidore Kepulauan, Senin 07 Januari 2019, Muhammad secara gamblang menolak dengan tegas kehadiran pembangit listrik batu bara lantaran dianggap hanya akan membuat masyarakat sengsara dan merusak lingkungan. Senen bahkan mengaku pernah menyarankan agar lokasi pembangunan listrik batu bara milik PLN dibangun di Tahua Tobalo, Tidore. Namun belakang sarannya ditolak beberapa warga lantaran tergiur dengan tawaran nilai ganti rugi lahan yang tergolong cukup tinggi.

Badan Energi Internasional (IEA) mengungkapkan dampak dari hasil pembakaran batu bara adalah terjadinya perubahan iklim.  Bahan bakar fosil Batubara menyumbang 44 persen dari total emisi CO2 global. Pembakaran Batubara bahkan tercatat menjadi sumber terbesar emisi gas GHG (green house gas) yang memicu perubahan iklim.  

Batubara yang dibakar di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) juga memancarkan sejumlah polutan seperti Nox dan SO2 (Sulfur Dioksida) atau kontributor utama dalam pembentukan hujan asam dan polusi PM2.5. PLTU Batubara bahkan bisa memancarkan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan arsen.

Dian Astriati, Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan mengatakan, proses pembakaran batu bara di PLTU Rum tergolong masih aman untuk manusia dan belum membuat udara tercemar. Hingga 2018, pihaknya bahkan tidak menemukan adanya kandungan zat berbahaya di udara dari hasil pembakaran batu bara pembangkit lisrik.

Berdasarkan citra global positioning system (GPS), kadar udara di Kelurahaan Rum Balibunga- terutama wilayah pemukiman warga yang berbatasan langsung dengan pembangkir listrik- terpantau masih dibawah ambang batas. Artinya udara disekitar pembangkit listrik tergolong tidak berbahaya untuk aktivitas manusia. Pihaknya juga menemukan corong pembakaran batu bara milik PLN  tidak langsung berbatasan dengan pemukiman warga.

“Ada tiga lokasi yang kami teliti, pertama depan cerobong dengan jarak 10 meter. Kedua area pembongkaran. Ketiga wilayah pemukiman 150 meter dari cerobong. Dari penelitian itu semua masih dibawah ambang batas,”ungkap Dian saat menjawab pertanyaan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan dalam rapat dengar pendapat antara DPRD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Lurah Rum Balibunga, dan perwakilan masyarakat Rum, Senin, 07 Januari 2019.

Pendapat Dian belakangan diketahui sejalan dengan hasil penelitian laboratorium kesehatan daerah Kota Ternate terkait dengan pengujian udara di sekitar lokasi PLTU Rum. Dalam rekomendasi penelitian nomor ; 443.51/166/V/LABKESDA /2018, kualitas udara disekitar PLTU Rum masih tergolong dibawah ambang batas atau masih aman.

Nurbaity Fabanyo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan mengatakan, penelitian terhadap kualitas udara di sekitar pembangkit listrik tenaga batu bara dilakukan setahun sekali. Pada penelitian 3 Mei 2018, kualitas udara di sekitar pembangkit listrik juga belum ditemukan tercemar dan masih dibawah ambang batas.

“Sekali lagi hasil penelitian menunjukan kualitas udara masih dibawah ambang batas dan aman untuk manusia,”kata Nurbaity dalam Forum Rapat Dengar Pendapat Umum, 07 Januari 2019 di Aula Kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan.

Trend ISPA Meningkat

Meski penelitian kualitas udara masih dibawah ambang batas, tetapi kondisi lapangan sedikit berbeda. Dalam tiga tahun terakhir, keluhan terhadap gangguan kesehatan di Kelurahaan Rum Balibunga, terutama sejak pembangkit listrik tenaga uap beroperasi justru mengalami peningkatan cukup segnifikan. Penderita ISPA tercatat paling tinggi diantara 10 penyakit yang ada.

Berdasarkan data Puskesmas Rum, hingga 2018, penderita ISPA di Kelurahaan Rum Balibunga mencapai 518 orang atau meningkat dari tahun 2017 mencapai 429 orang dan 2016 mencapai 391 orang.

Menurut Elvira Abraham, salah satu tenaga dokter Puskesmas Rum, trend peningkatan penderita ISPA di Puskesmas Rum terjadi setelah pembangkit listrik beroperasi. Rata-rata penderita ISPA dari Kelurahaan ini mengeluh sesak nafas akibat debu hasil pembakaran batu bara pembangkit listik.

“Hampir semua keluhan pasien, sakitnya akibat debu batubara,” ujar Evi yang ditemui databerita.id.

Kendati demikian, Evi tak berani menyatakan peningkatan penyakit ISPA di Kelurahan Rum Balibunga akibat aktivitas pembangkir listik tenaga uap. Sebab untuk membuktikan seorang menderita ISPA akibat debu batu bara harus melalui pemeriksaan kesehatan secara intensif.

“Misalnya, dalam foto rontgen untuk penderita paru-paru bercorak hitam. Sedangkan penderita TBC berwarna putih. Kalau gambaran ISPA akibat dampak debu batubara, kita tidak punya acuan pas. Sebab ketika diberikan gambaran berdasarkan rontgen, dipastikan bakteri atau virus. Jadi untuk membuktikan ISPA akibat pengaruh debu batubara sedikit sulit,” jelasnya.

PLN Diminta Responsif

Ali Ibrahim, Walikota Tidore Kepulauan meminta PLN untuk lebih responsif terkait keluhan masyarakat Rum Balibunga tentang gangguan debu akibat pembakaran batu bara. PLN harus mengambil langkah cepat membangun penangkalan debu batu bara dengan sistim tertutup dan penambahan alat filter cerobong asap agar debu hasil pembakaran batu bara tak membahayakan warga.

“Masyarakat kami sudah banyak mengeluh soal gangguan kesehatan. Karena itu kami minta PLN cepat mengantisipasinya, ini penting. Kami juga ingatkan agar PLN segera merealisasikan upaya penangulagan secepatnya, jika tidak maka Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama DPRD akan membawa permasalahan ini ke DPR RI untuk dibahas secara nasional ”kata Ali dalam pertemuan bersama  PLN Pusat di ruang rapat direksi Lantai 8 Jakarta.

Turut hadir dalam pertemuan, Direktur  SDM PT. PLN, Muhammad Ali, Direktur Regional Maluku-Papua, Ahmad Rofik, Executive Vice presiden Pengembangan Regional Maluku-Papua, Eman Prijono,  Executive Vice presiden Konstruksi Regional Robert Purba dan Manager Rayon PLN Ternate, Syaiful Ali.

Ardiansyah Fauji, anggota Komisi III DPRD Tidore Kepulauan mengatakan, selain langkah antisipasi terkait dampak pembakaran batu bara, PLN juga harus lebih terbuka dan transparan dalam hal pengelolahan lingkungan. Selama ini setiap kunjungan kerja ke lokasi pembangkit listrik tenaga uap, DPRD sangat susah mendapatkan akses masuk.

“Kami minta PLN lebih terbuka, kami juga minta hasil uji pengelolaan lingkungan dan uji pemantauan lingkungan untuk bisa diserahkan ke dewan, kata Ardiansyah.

Ahmad Rusyadi Rasjid, Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Maluku Utara menyarankan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk melakukan kajian awal terkait dampak dari PLTU Batubara, baik dari aspek sosial dan lingkungan Langkah itu penting agar masyarakat sekitar kawasan PLTU tidak menjadi korban dari energi kotor tersebut.

“Dampak penggunaan batu bara PLTU Tidore cukup besar terhadap lingkungan, terutama hasil pembakaran batu bara yang menghasilkan emisi karbon yang memicu pemanasan global. Persoalan ini tentu harus diperhatikan seriusi,”kata Ahmad.

PLN Ternate sendiri mengaku telah melakukan langkah antisipasi dengan melakukan penanaman pohon bambu untuk meredam bunyi bising di bagian selatan PLTU tepatnya berhadapan langsung dengan pemukiman warga. Selain itu ada tiga proyek yang akan dikerjakan di tahun 2019 untuk mengantisipasi dampak pembakaran batu bara. Proyek tersebut adalah pembuatan paranet guna menghalangi debu ke arah perkampungan, dan pembangunan choal shelter  untuk melindungi seluruh area penampungan batu bara, serta pembangunan filter di cerobong sebagai penghalang debu di sekitar area cerobong.

“Semua itu lagi kami kerjakan, mudah-mudahan debunya tidak keluar dari atas lagi, tapi langsung jatuh terbawa air ke tanah,” kata Syaiful Ali, Manager Rayon PLN Ternate saat ditemui databerita di kantor PLN Ternate, Rabu 27 Maret 2019.

Syaiful mengungkapkan, untuk mencukupi kebutuhan listrik di Maluku Utara, PLN belum bisa mengunakan pembakit listrik tenaga surya sebagai pemasok utama. Pengunaan PLTU berbahan bakar batu bara karena dianggap akan bisa memenuhi keputuhan listrik dan merupakan Program Presiden mengaliri 10.000 MW ke seluruh Indonesia.

Penulis : Nasarudin Amin I Budi Nurgianto

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 comments

  1. Bagaimana tidak berdampak? Analisa yg dogunakan dalam kajian dokumen lingkungan saja salah.. Permen LH 05 tentang penapisan itu kapasitas PLTU 10 MW itu AMDAL, nah di Rum itu 2×7 artinya 14 MW sedangkan analisa kajian lingkungan hanya dokumen UKL-UPL ibarat badan besar dipakaikan pakaian ukuran S yg tentunya tidak sesuai dan melanggar aturan,,

    Kedua.. Kalau sudah ada dampak secara nyata debunya dan keluahan kesehatan masyarakat sudh sebanyak itu masa masih di bawah abang batas baku mutu? Becanda nih.. Mungkin pada saat DLH melakukan penelitian mesin dalam keadaan mati, atau pada saat angin utara, atau mungkin sudah jatuh korban baru dibilang melewati baku mutu, sekalipun musim utara coba naik ke gunung yang disebelah cek vegetasi dan fauna pasti sudah tidak sehat dan populasi jauh menuru.

    Ke tiga, setau saya untuk penggunaan laboratorium lingkungan secara peraturan LH wajib menggunakan laboratorium yg terakriditasi/lisensi KAN, dan satau saya lab yang lisensi KAN belum ada di Malut, terdekat dari malut adalah BTKL manado yg telah mengantongi lisensi KAN. Nah ini kenapa pake Leb daerah ternate yg tidak berlisensi? Mungkin keterbatasan dari alat atau metode pengukuran dll yg belum dikuasai serta analisa di laboratorium yg masih manual..

    Sebenarnya masih banyak lgi kejanggalan dlm kasus ini, sy ingin bongkar dgn pengetahuan sy tp syg sy sudh ngantuk,,semoga bisa ambil pelajaran dr kasus ini..

News Feed