oleh

Haris Azhar : IUP di Maluku Utara Diduga Banyak Bermasalah

TERNATE,DATABERITA – Mantan koordinator Kontras, Haris Azhar menduga ada banyak ijin usaha pertambangan di Maluku Utara yang bermasalah. Hal itu dilihat dari banyaknya masalah tenaga kerja asing yang  berdatangan ke Pulau Halmahera.

“Saat hendak berangkat ke Ternate,  saya menyaksikan banyak tenaga kerja asing yang datang menuju Pulau Halmahera, tempat perusahaan tambang. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa masih ada banyak IUP yang bermasalah di Maluku Utara,”kata Haris saat menjadi narasumber dalam seminar kebangsaan di Ternate rabu 1 Mei 2019.

Menurut Haris, maraknya tenaga kerja asing masuk ke wilayah Maluku Utara pernah menjadi isu yang dibahas di tingkat nasional. Kala Itu Pemerintah menjadikan masalah itu sebagai pembahasan dalam konteks ruang ekonomi.  

“Saya tidak bermaksud rasisme, tapi  tenaga kerja asing perlu dilihat dari aspek distribusi kader ekonomi, apakah ada pemberian lapangan pekerjaan. ada ruang yang dibuka dalam pekerjaan tercukupi untuk masyarakat lokal ketika ada tenaga kerja asing yang dibiarkan masuk ke Maluku Utara atau tidak, itu kondisinya,” ucap Haris.

Sekarang ada sejumlah problem yang muncul soal masuknya investasi perusahaan tambang di Maluku Utara. Pertama kata Haris adalah soal isu kerusakan lingkungan,. Maraknya investiasi tambang di Maluku Utara mengancam kelestarian lingkungan. Kedua soal perizinanya, serta pengawasanya.

“Saya menduga pada level pemerintahan ditingkat tinggi perosalan izin tambang di Maluku Utara, pasti sudah dilaporkan inteljen ke tingkat pusat dan itu dibiarkan atau memang itu juga semacam kolusi lokal di tingkatan Provinsi Maluku Utara sampai ke tingkat pusat yang akhirnya membiarkan masalah ini terus terjadi,”pinta Haris.

Meski demikian, Haris menuturkan di hari buruh, problem  yang terjadi di Maluku Utara akan ini menjadi catatan penting diantara sejumlah problem isu buruh nasional yang akan terus disuarakan. Ia berharap Pemeirntah Pusat memberikan perhatian serius soal yang terjadi di Maluku Utara.   

“Saya khawatir izin itu didapat dengan cara yang manipulatif, tidak membangun kesadaran bagi orang lokal soal dampak buruknya. Karena itu saya berharap masyarakat mau melawan” ungkap Haris.

Penulis  : Nasarudin
Editor  : Budi Nurgianto

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed